• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

PDIP Putar Balik, Tolak PPN 12% yang Dulu Diusungnya

img

Zonaberita.web.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat data di blog saya yang penuh informasi. Pada Artikel Ini saya akan mengulas fakta-fakta seputar zonaNews. Penjelasan Mendalam Tentang zonaNews PDIP Putar Balik Tolak PPN 12 yang Dulu Diusungnya Simak baik-baik hingga kalimat penutup.

Kenaikan PPN 12%: Klarifikasi dari Fraksi Gerindra

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan keputusan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021. UU tersebut diinisiasi oleh PDI Perjuangan.

Wihadi membantah adanya anggapan bahwa kenaikan PPN merupakan keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa UU HPP merupakan produk DPR yang dijalankan oleh Presiden Prabowo.

Wihadi mengkritik sikap PDI Perjuangan yang dianggap membuang muka terkait kenaikan PPN. Ia mengingatkan bahwa jika PDI Perjuangan ingin mendukung pemerintahan, seharusnya tidak dilakukan dengan cara seperti ini. Sebaliknya, jika ingin beroposisi, itu adalah hak mereka.

Dalam aksi unjuk rasa yang menolak kenaikan PPN, kader PDI Perjuangan dikabarkan menyampaikan pendapatnya tentang kebijakan tersebut. Hal ini membuat Wihadi heran, mengingat PDI Perjuangan merupakan penggagas UU HPP.

Wihadi meminta PDI Perjuangan bersikap tegas dengan posisinya, baik sebagai oposisi maupun pendukung pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12% jika diperlukan.

(22 Desember 2024)

Itulah pembahasan tuntas mengenai pdip putar balik tolak ppn 12 yang dulu diusungnya dalam zonanews yang saya berikan Terima kasih atas antusiasme Anda dalam membaca cari peluang baru dan jaga stamina tubuh. Ajak temanmu untuk ikut membaca postingan ini. jangan lewatkan artikel lain di bawah ini.

© Copyright 2024 - Zona Berita - Indeks Informasi Terkini dan Terbaru Hari Ini
Added Successfully

Type above and press Enter to search.