Pilkada 2024: Kondusif ala Bima Arya, Benarkah?
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5044150/original/043148300_1733832839-IMG-20241210-WA0030.jpg)
Zonaberita.web.id Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Detik Ini saya mau menjelaskan manfaat dari zonaNews, Pilkada, Politik yang banyak dicari. Catatan Mengenai zonaNews, Pilkada, Politik Pilkada 2024 Kondusif ala Bima Arya Benarkah Jangan berhenti di tengah lanjutkan membaca sampai habis.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan mencegah penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Untuk itu, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah daerah (Pemda) menghentikan sementara pengalokasian bansos dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, Kemendagri juga telah mengeluarkan surat keputusan bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Bawaslu pada 22 September 2022.
Kemendagri juga memfasilitasi sarana dan prasarana seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah dengan berkoordinasi bersama Pemda.
Dalam memperbarui data pemilih, Kemendagri berperan penting melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berlangsung kondusif, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Bima memastikan bahwa pendanaan Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah terealisasi 100 persen, meski sempat menghadapi tantangan di beberapa daerah.
Peran Kemendagri sangat krusial dalam memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, termasuk warga marginal dan penyandang disabilitas.
Kemendagri juga meminta seluruh birokrat aparatur untuk netral dan tidak berpihak, serta mengingatkan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada ASN yang melanggar.
Bima menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu yang paling rumit dan kompleks di dunia, dan Kemendagri akan menindaklanjuti temuan atau laporan dari Bawaslu.
Terima kasih telah menyimak pembahasan pilkada 2024 kondusif ala bima arya benarkah dalam zonanews, pilkada, politik ini hingga akhir Mudah-mudahan tulisan ini membuka cakrawala berpikir Anda tingkatkan pengetahuan dan perhatikan kesehatan mata. Mari berbagi informasi ini kepada orang lain. Sampai jumpa lagi